Jakarta,Jendelaindo - Media Bhayangkara Indonesia (BINs) bekerjasama dengan Devisi Hukum (Divkum) Polri dan didukung dan Badan Nasional Pencegahan Terorisme (BNPT) menggelar Seminar Nasional dengan tema," Bahaya Penyebaran Paham Radikalisme Dan Upaya Pencegahannya," Minggu (14/08/2022).
Menakar inflitrasi Radikalisme Terorisme Exclusive di BUMN dan ASN, acara digelar di Aula Bidadari Kompleks Hotel Mercure Convention Centre (MCC) Ancol Jakarta Utara pada Kamis - Jumat, 11 - 12 Agustus 2022.
Seminar Nasional dengan dua tujuan utama jangka pendek dan jangka panjang untuk Menakar inflitrasi Radikalisme Terorisme Exclusive di BUMN dan ASN, digelar dua hari di Aula Bidadari Kompleks Hotel Mercure Convention Centre (MCC) Ancol Jakarta Utara, Kamis hingga Jumat, Tanggal 11 - 12 Agustus 2022.
Tujuan jangka pendek ini sebagai antisipasi dini agar Pemilu atau Pilpres 2024 berjalan aman, damai dan sejuk tanpa adanya gangguan politik identitas dan kampanye hitam," terang Arif Yuswandono.
Untuk tujuan jangka panjang ialah untuk membangun kelompok middle Class yang memiliki rasionalitas serta intelektualitas dalam rangka menekan penyebaran paham radikalisme, intoleransi dan terorisme," Lanjut Arif.
Dalam hal itu, Arif juga bertindak sebagai narasumber pertama yang membawakan materi " Mewaspadai Gerakan Radikalisme intoleransi dan Politik Indentitas Menjelang Pemilu 2024 nanti.
Dijelaskan bahwa situasi global pasca runtuhnya Uni Soviet sangat mempengaruhi peta politik dunia termasuk Indonesia.
" Samuel F Huntington dalam desertasinya yang berjudul The Class Of Civilization menyebutkan bahwa runtuhnya Uni Soviet maka lawan Barat (Amerika & Eropa) berikutnya Islam dan Kongfutzian (China)," Papar Arif, membawakan materi dari Wakapolri Komjen Pol Prof.Dr.Gatot Eddy Pramono, MSi.
Perkembangan demokrasi di Indonesia mengalami dua tantangan besar, Pertama adalah postur penduduk Indonesia yang didominasi oleh kelompok low class yang lemah secara ekonomi (keuangan), rendah secara Intelektualitas dan rasionalitas.
Kondisi itu menyebabkan demokrasi disalahpahami sebagai kebebasan sebebas-bebasnya dan Hal itu juga memudahkan penyebaran berita bohong (Hoaks) dan ujaran kebencian serta maraknya money politic (Politik uang).
Kemudian tantangan kedua adalah keberagaman bangsa Indonesia sebagai bangsa yang plural, karena Indonesia terdiri dari ratusan suku, bahasa, adat istiadat, dan agama.
Kondisi ini sangat rentan terjadinya gesekan antara kelompok suku dan agama. Penggunaan politik Identitas dalam meraih dukungan politik dan kekuasaan menjadi tidak terhindarkan.
Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi serta penggunaan internet menjadi masalah tersendiri yang di hadapi bangsa Indonesia," Beber Arif.
Era post-truth menyebabkan masyarakat saat ini lebih cenderung mengabaikan fakta dan kebenaran dengan lebih mengutamakan pembenaran atau berita-berita yang lebih menguatkan asumsi - asumsi semata.
Sementara itu, Devisi Hukum Polri, Kombes Pol Drs. Achmad Yudi Suwarso, SH,MH. Kepala Bagian Penyuluhan Hukum, yang membawakan materi " Penanganan Hoaks" memaparkan, dalam hal itu ada yang unik, yang sebelum membawakan materi lewat layar monitor saat diputar lagu " Saya Indonesia Saya Anti Hoaks" karangan Irjen Pol (Purn) Paulus Waterpauw seperti memberikan pencerahan rileksasi sebelum kedalam materi yang disampaikan. Saat acara selesai, Menjelaskan " Peran serta masyarakat sangat diperlukan dalam menghadang menangkal berita - berita Hoaks dan harus bisa menyaring sebelum menshare informasi ke media sosial
Sementara itu, AKBP Susanto, SH,MH. Hadir juga sebagai narasumber terakhir Kombes Pol (Purn) Kadarusman, SH,MH yang membawakan materi Dr.Ir Dede Aulawi Farhan dengan materi " Mencintai Indonesia Dengan Budaya".
Adapun acara seminar Nasional ini diikuti peserta dari berbagai perwakilan BUMN diantaranya Perhutani, Pertamina dan Angkasa Pura, PT. Perkebunan, PLN, PT. KPC, PT. Pelabuhan Indonesia, PT. Karya Citra Nuswantara, dan PT. PJB Muara Karang serta dari Dit.Binmas Polda Metro Jaya yang diwakili oleh AKBP Seli Pudja, "Tutupnya.
Wartawan (Firdaus)