Dalam acara tersebut, turut hadir Kepala BPKD Kabupaten Ciamis, Kepala Bappeda Kabupaten Ciamis, Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Kabupaten Ciamis serta perwakilan beberapa Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ).
Rapat Koordinasi Pengawasan Inflasi tersebut digelar Kementrian Dalam Negeri sebagai bentuk upaya awal mengendalikan inflasi di Indonesia yang terdampak dari krisis global.
Pada Virtualnya, Mendagri Tito karnavian menyampaikan, " bahwa pada saat pandemi, negara Indonesia mengalami penurunan perekonomian. Namun Indonesia dapat mengatasi permasalahan tersebut hingga perekonomiannya berangsur membaik, dimana dalam negara berkembang Indonesia menempati peringkat kedua setelah Tiongkok ". Ujarnya.
Lanjut Mendagri, " dengan adanya perang Rusia dan Ukraina berdampak pada pertumbuhan ekonomi dimana terjadi krisis hampir dinelahan dunia, termasuk Indonesia. Krisis pangan dan energi memicu tekanan inflasi serta perlambatan ekonomi negara mitra dagang. Tingkat inflasi negara dunia mengalami kenaikan tinggi. Tetapi Indonesia termasuk mengalami tingkat kenaikan rendah diangka 4,94 % dibandingkan dengan Turki yang mencapai angka 79,6 % ". Jelasnya.
“ Tentunya hal tersebut belum menggoyahkan sendi-sendi perekonomian di Indonesia, namun sudah mulai terasa mengganggu ". Kata Mendagri.
Sementara itu, Tito Karnavian berpesan, " jangan sampai terlena dengan tingkatan inflasi yang rendah, sebab Indonesia masih menggunakan sistem subsidi. Dengan adanya subsidi dapat menekan inflasi namun dapat mengorbankan program-program yang bermanfaat lainnya ". Terangnya.
Maka dari itu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus saling beriringan agar dapat menghadapi persoalan khususnya menekan angka inflasi.
Tingkat inflasi per juli 2022 tertinggi di daerah kendari, Kabupaten Ciamis tidak ada didalam list yang termasuk kedalam tingkat inflasi yang tinggi.
Ia, Tito menambahkan, " kepada seluruh kepala daerah agar melakukan pengawasan ketat terkait penerimaan subsidi. Jangan sampai bahan bakar, lisitrik serta yang lainnya yang bersubsidi dinikamti oleh orang yang tidak berhak mendapatkan subsidi. Sehingga perlu dilakukan penghematan sumber energi di tiap - tiap kelompok masyarakat juga perlu dilakukannya berbagai inovasi agar tidak terus menerus menunggu pemasokan dari pusat. Pemerintahan daerah selanjutnya harus memperhatikan sektor pangan. Dimana suplay yang rendah dan permintaan yang tinggi agar mencari solusinya sehingga tidak terjadi inflasi ".
Mendagri juga berpesan agar di setiap daerah, Tim pengendalian inflasi dan juga satgas pangan dapat memonitoring kepada seluruh daerah. Sehingga dapat diketahui titik permasalahan yang ada.
Selanjitnya, Rapat Koordinasi Pengawasan Pengendalian Inflasi dari perwakilan Bank Indonesia, dimana BI menyebutkan bahwa Inflasi IHK Juli 2022 di Indonesia mencapai 4,94 % yang disebabkan oleh Inflasi pangan 11’47 % yang dipengaruhi juga oleh adanya konflik Rusia dan Ukraina.
Inflasi tersebut berdampak terhadap aspek sosial yang dapat menyebabkan banyak permasalahan. Maka dari itu, perlu dilakukan langkah-langkah pengendalian inflasi dari berbagai aspek, baik di Pemerintahan pusat maupun pemerintah daerah. Stok ketahanan pangan di jawa barat terindikasi belum merata namun masih dalam posisi aman, dimana banyak terjadi surplus serta sedikit status waspada tanpa adanya defisit.
Pada kesempatan itu, Irjen. Pol. Drs. Tomsi Tohir, M.Si, mengatakan, " arahan bagaimana langkah-langkah pengawasan pengendalian inflasi. Beliau percaya bahwa pemerintah pasti mampu dalam mengendalikan inflasi. Namun yang perlu ditekankan yaitu mau atau tidaknya Pemerintah dalam menyelesaikan masalah tersebut ". Terangnya.
Wartawan : Prayudi