Menurut Umi, data kondisi sosial-ekonomi penduduk merupakan data dinamis. Sehingga adanya persoalan ketidaktepatan sasaran penerima program bantuan sosial (bansos) akan dapat diatasi lewat pembaruan basis data yang diawali dengan sensus sebagaimana yang akan dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Regsosek dalam waktu dekat ini.
“Dengan pendataaan Regsosek, kondisi sosial-ekonomi penduduk kita akan didata satu per satu tanpa terkecuali. Dari sini pula nantinya sistem pendataan yang ada selama ini bisa dibenahi, bisa terintegrasi semuanya, sehingga persoalan klasik seperti penyaluran bantuan sosial yang tidak tepat sasaran bisa ditekan bahkan dinihilkan,” ujarnya.
Momen pelaksanaan pendataan awal Regsosek 2022 dinilainya sangat tepat, sebab adanya pandemi dan tekanan ekonomi pasca kenaikan harga BBM bersubsidi serta imbas kondisi perekonomian global telah berpengaruh pada pergeseran data struktur sosial dan ekonomi masyarakat.
Lebih lanjut Umi menjelaskan, data tunggal hasil Regsosek 2022 akan dijadikan sebagai acuan dalam menentukan target penerima program oleh seluruh kementerian/lembaga, pemerintah daerah hingga pemerintah desa, termasuk data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) Kementerian Sosial agar implementasi program subsidi, perlindungan dan jaminan sosial pemerintah bisa berjalan efektif, termasuk penuntasan kemiskinan ekstrim.
“Respon publik kita di medsos banyak yang tidak puas dengan penyaluran bansos karena ada ketidaktepatan sasaran. Bahkan hasil survei Litbang Kompas Agustus (2022) kemarin menyebutkan 70,9 persen subsidi atau bantuan sosial yang diberikan pemerintah belum tepat sasaran,” ujarnya.
Pendataan Regsosek 2022 nantinya akan menyasar penduduk miskin ekstrim, penduduk miskin, rentan miskin hingga ke level di atasnya by name, by address. Adapun hasilnya baru akan tersedia di pertengahan 2023.
“Semua pendataan melalui Regsosek ini akan diolah by system dan hasil analisisnya akan menentukan status kesejahteraan sosial-ekonomi penduduk, kelayakan warga untuk menerima bansos, subsidi, maupun program perlindungan sosial lainnya,” ungkap Umi.
Mengingat pentingnya pendataan awal ini dan besarnya sumber daya yang dikerahkan, Umi pun minta harus ada mekanisme pengawasan dan pengawalannya secara ketat hingga ke petugas di lapangan supaya pendataannya akurat.
“Pastikan tidak ada intervensi atau tekanan dari pihak-pihak tertentu kepada petugas lapangan yang dapat mempengaruhi objektivitas atau akurasi pendataaannya. Soal ini saya titipkan kepada para camat, Forkopimcam, kades dan lurah,” tegasnya.
Sebelumnya, Kepala BPS Kabupaten Tegal Jamaludin mengatakan Regsosek 2022 adalah solusi tepat untuk mengatasi keterbatasan data sosial-ekonomi penduduk dan mengintegrasikan data sektoral yang belum memiliki standar kualitas data.
Basis data yang ada nantinya dapat dimanfaatkan berbagai kementerian/lembaga dalam meningkatkan layanan publiknya, dan pada akhirnya dapat menjadi rujukan integrasi program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi oleh pemangku kebijakan,” katanya.
Pelaksanaan pendataan awal Regsosek ini akan dimulai tanggal 15 Oktober sampai 14 November 2022 dengan variabel yang telah ditentukan. Variabel tersebut diantaranya kependudukan dan ketenagakerjaan, perlindungan sosial, perumahan, pendidikan, kesehatan dan disabilitas serta pemberdayaan ekonomi.
“Kami sendiri sudah membuka lowongan petugas pendataan Regsosek. Alhamdulillah dari sini ada 2.967 orang yang berhasil direkrut. Mereka terbagi atas petugas pengumpul data sebanyak 2.467 orang dan petugas pengolahan data 500 orang,” ungkapnya.
Sebelum mulai bekerja, sambung Jamaludin, petugas Regsosek ini akan mendapatkan pelatihan secara khusus dengan tata kelola dan instruktur profesional.
Red/Sholeh/Rls