“Tetapi, ada juga bentuk persaingan dagang yang tidak sehat. Sehingga, para penggiling padi dengan kelas ekonomi menengah ke bawah (yang ada di Serang) ini tidak bisa bergerak untuk bersaing secara sehat. Itu juga jadi kendala utama. Ada pelaku usaha juga yang dikorbankan dalam hal ini,” ujar Nur’aeni dalam Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspik) Komisi IV DPR RI ke PT WPI, Selasa (13/12/2022).
Karena itu, Politisi Fraksi Partai Demokrat itu mendorong agar PT WPI agar ke depannya berpikir untuk mengembangkan perusahaan di luar sektor komoditas beras. “Jangan sampai mematikan para pelaku usaha penggilingan padi menengah ke bawah,” tegasnya.
Di sisi lain, ia juga menyoroti terkait data-data pasokan beras yang disampaikan, baik dari Kementerian Pertanian (Kementan), Badan Urusan Logistik (Bulog), dan Badan Pangan Nasional (Bapanas). Menurutnya, data-data yang disampaikan tersebut terdapat kejanggalan. Sebab, setelah ia melakukan pengecekan di lapangan, ia mendapati persoalan, khususnya mulai harga di pasaran, ketersediaan pasokan di pasar, sekaligus ketersediaan beras yang ada di penggilingan padi.
“Kejanggalanannya adalah di pasaran bahwa beras yang berada saat ini distribusinya agak tersendat karena barangnya langka. Yang terjadi akhirnya ada kenaikan cukup luar biasa komoditas beras. Baru tahun ini terjadi beras yang menjadi komoditas unggulan, bisa langka dan harganya naik. Jadi, saya tidak mau komoditas beras ini menjadi penyumbang inflasi, setidaknya di dapil saya,” ujar Legislator dari Dapil Banten II ini.
Karena itu, ia meminta agar PT WPI juga memikirkan untuk menjaga ketahanan pangan. Terlebih tahun 2023 diprediksi akan terjadi krisis ekonomi global yang berdampak ke situasi domestik. Ia berharap ada niat baik dari PT WPI agar ketahanan pangan nasional menjadi kuat dan harga pangan stabil.
“Jangan ada persaingan dagang yang tidak sehat. Kehadiran PT Wilmar ada sisi baiknya, tapi sisi buruknya adalah tumbangnya penggilingan padi UMKM menengah ke bawah,” tutupnya.Red