Banjarnegara, Jendelaindo - Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Banjarnegara terus berupaya meningkatkan kesejahteraan anggotanya tidak terkecuali guru wiyata bhakti agat dapat hidup layak.
Hal ini disampaikan Sekjen PGRI Kabupaten Banjarnegara Sunarto SPd MPd saat berbincang dengan Wartawan di kantor Dindikpora setempat, Selasa (13/8/2024).
"Jumlah anggota PGRI Kabupaten Banjarnegara hingga 2024 sebanyak 6.124 guru. Sedang guru wiyata bhakti yang berhasil jadi P3K sebanyak 1.800-an," kata Sunarto yang juga sebagai Kabid Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dindikpora Banjarnegara.
Diakuinya perjuangan PGRI Banjarnegara dibawah kepemimpinan Drs Noor Tamami MPd, lima tahun terakhir (2019 - 2024) sangat bermanfaat dan memuliakan anggotanya.
"Dulu, setelah kita dilantik, agenda utama adalah memperjuangan teman - teman kepala sekolah karena saat itu (tahun 2020) adalah momen dimana Banjarnegara sangat kekurangan," ungkapnya.
Kenapa kala itu kekurangan banyak kepala sekolah?. "Salah satu sebabnya adalah karena tunjangan kepala sekolah sangat kecil. Sehingga banyak yang tidak mau jadi kepala sekolah. Kita memperjuangan bagaimana kekurangan kepala sekolah terpenuhi," jelas dia.
Ketua PGRI Banjarnegara Noor Tamami dan jajaran pengurus kemudian berusaha melakukan pendekatan dengan Sekda Banjarnegara dalam upaya memperjuangkan kepala sekolah di Banjarnegara untuk mendapatkan insentif yang layak.
"Alhamdulillah upaya ini berhasil. Ada peningkatan insentif bagi kepala sekolah sehingga masalah kekurangan kepala sekolah dapat tertangani," imbuh Sunarto.
Di satu sisi pada saat yang bersamaan, lanjut Sunarto, PGRI juga memulai melakukan pembangunan gedung PGRI yang sudah lama tidak pernah dipikirkan oleh pengurus sebelumnya.
Jadi pembangunan gedung ini kita jadikan momentum perubahan PGRI diantaranya mewujudkan pembangunan rumah guru yang representatif. Pembangunan dimulai dari pagar depan, perluasan aula PGRI secara bertahap.
"Tahun berikutnya kita bongkar, ruang Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan (YPLP) dan dibangun gedung YPLP baru di sebelah utara Aula. Dilanjutkan membuat pendopo di sebelah selatan gedung PGRI sehingga teman - teman bisa bersantai di rumah guru," jelas Sunarto lagi.
Pembangunan tahun berikutnya adalah ruangan sekretariat baru di sebelah timur yang cukup representatif dan saat ini sudah dipindahkan semuanya. Termasuk sarana penunjang lain seperti toilet juga dilakukan pembenahan. Anggaran pembangunan gedung PGRI diperkirakan mencapai Rp 1,4 Milyar.
Pembangunan RLTH
Berikutnya perjuangan kita selama, lima tahun, kegiatan pembangunan RTLH (Rumah Tidak Lauak Huni). Sedikitnya 58 rumah tidak layak huni milik guru dan penjaga sekolah kurang mampu berhasil direhab dengan dana sekitar Rp 1 milyar lebih.
"Nah yang membedakan adalah sebagian besar dana RLTH ini tidak dari iuran guru tetapi kita ambilkan dari zakatnya teman - teman guru yang melalui Baznas. Dengan bekerja sama dengan Baznas memang lebih optimal ketimbang pola sebelumnya yakni iuran langsung guru - guru.
Kemudian hal lain yang dilakukan PGRI periode 2019 - 2024 adalah memperjuangan para guru wiyata bakti untuk bisa lolos menjadi PPPK yang notabene sangat sulit. Salah satu penyebabnya adalah faktor usia sehingga saat ada seleksi performanya sudah tidak seperti anak muda, sehingga banyak yang gagal atau tidak lulus.
Kita memberikan suport pada mereka dengan memberi tambahan materi pembelajaran sehingga bisa lolos. Termasuk juga memperjuangkan PPPK guru agama.
Hal yang sama juga dialami oleh teman2 penilik sekolah. Karena penilik pada tahun 2021 diibaratkan seperti guri biasa sehingga jabatan tidak ada peminatnya karena tidak menerima sertifikasi.
PGRI juga fokus bagaimana agar para penilik luar sekolah ini mendapatkan tunjangan yang layak. "Kita juga memperjuangan tunjangan penilik. Dan Alhamdulillah tahun 2022- 2023 berhasil dan sekarang jabatan ini banyak peminatnya atau menjadi idola baru untuk jenjang karir teman - teman guru," imbuh Sunarto.
Keadaan ini tentu menepis anggapan, bahwa penilik merupakan karirnya orang - orang buangan. "Pada tahun 2021 sekabupaten hanya 8 orang. sehingga satu orang mengampu beberapa kecamatan. Tapi alhamdulilah sekarang sudah cukup, setiap kecamatan terisi 1 penilik.
"Kenapa banyak peminat karena tunjangan sangat pantas. Pada tahun yang sama, kita juga mengupayakan guru - guru Wiyata bhkti yang sebelumnyab hanya mendapatkan insentif tp 150.000/bulan.
Kita juga dapat memberikan tambahan insentif untuk guru wiyata bhakti di Paud dan TK. Walau tidak seberapa tetapi kita meningkatkan itu sehingga hingga mendekati UMR, jika dikalkulasikan dari honor pemerintah dan sekolah.
Dan Alhamdulillah sekarang guri Wiyata bhakti sudah berkurang karena diantaranya mereka sudah terangkat menjadi PPPK. "Namun demikian berkurangnya guri Wiyata bhakti tidak menambah kuota guru, karena mereka hanya pindah status saja. Sehingga kekurangan guru masih masif," jelasnya.
Yang terakhir kita sedang memperjuangkan guru Wiyata bhakti dan guru guru yang penghasilannya masih rendah dan bisa mendapatkan perumahan murah. Kita sedang menjalin kerja sama dengan Bank Mandiri dan Samara Grup Purwokerto.
Jadi Guru guru yang belum memiliki penghasilan tetap seperti guru wiyata bahti dan guru swasta dan guru PPPK akan difasilitasi mendapatkan perumahan yang layak tetapi terjangkau.
"Dengan usaha ini saya kira kepemimpinan Noor Tamami sangat luar biasa. Karena kerja keras dia dan jajaran pengurus mampu membuat terobosan untuk kesejahteraan anggotanya tanpa harus konfrontatif dengan pemerintah.
Tetapi PGRI mampu melakukan diplomasi dengan pemerintah sehingga apa yang diharapkan oleh para guru atau organisasi bisa terakomodir.
(fff/ahh)
